February 13, 2016

Kementerian Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa BEM KBM UNIB 2015/2016

APMBadan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tiap Universitas pasti memberikan perhatian dan langkah konkrit dengan porsi yang besar, terhadap pergerakan mahasiswa dan pelayanan BEM kepada seluruh mahasiswa. Kabinet Sang Klimaterik BEM KBM Unib 2015/2016, juga memperhatikan mengenai masalah internal kampus, karena kehidupan BEM pasti selalu bersentuhan dengan kehidupan mahasiswa, kehidupan kampus, masalah mahasiswa, masalah kampus, serta pengadvokasian hak dan kewajiban mahasiswa ataupun kampus. Kementerian Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa atau yang lebih akrab dengan sebutan Kementerian APM, merupakan salah satu kementerian yang memiliki fokus terhadap pergerakan dan pelayanan dalam kampus. Bicara mengenai masalah dalam kampus yang bersentuhan dengan mahasiswa dan birokrasi kampus, berarti bicara soal bagaimana BEM mampu meng-cover secara keseluruhan atau menjembatani hak dan kewajiban mahasiswa ataupun kampus, untuk tetap melangkah sesuai aturan. Hal ini mengisyaratkan tugas dan perjalanan Kementerian APM bukanlah hal yang ringan dan sepele. Program kerja Kementerian APM-pun tidak terpaku pada program-program yang kaku. Hal ini dapat terlihat dari berbagai langkah konkrit yang dilakukan oleh Kementerian APM, seperti melakukan pengadvokasian agar keluarnya regulasi yang jelas mengenai aturan pemutakhiran data dan verifikasi UKT mahasiswa jalur SNMPTN dan SBMPTN. Hal ini pun benar-benar dapat terwujud dalam sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Unib. Selain itu, walupun melalui proses yang sangat panjang, mahasiswa jalur SPMU dapat melakukan pemutakhiran data dan verifikasi, dengan direvisinya aturan lama yang meng-cover mengenai hal tersebut. Walaupun hal ini masih dalam tahap menunggu pembuktian oleh pihak Unib, untuk dikeluarkannya regulasi hasil verifikasi aturan lama, Rektor dan pimpinan Unib telah menyepakati hal tersebut melalui penandatanganan perjanjian langsung oleh Rektor Unib dalam Dialog Terbuka UKT Mahasiswa Jalur SPMU. Selain itu mengenai fasilitas dalam kampus Unib juga menjadi perhatian karena beririsan dengan kehidupan seluruh masyarakat Unib. Sehingga Rektor dan Wakil Rektor II sepakat menandatangani kontrak agar fasilitas kampus Unib mendapatkan perhatian khusus dan dilanjutkan dengan upaya pembenahan yang konkrit (yang terwujud dalam Agenda APM Goes To Campus). Sehingga, paling tidak ada berbagai perubahan positif yang signifikan karena kerjasama yang terjalin baik antara BEM KBM Unib, Kementerian APM dan pihak Unib untuk memajukan Unib. Selain itu masih banyak lagi terobosan pergerakan dan pelayanan yang berhasil dicapai oleh Kementerian APM.

menteri apm

 “Astri Wijayanti Monda, Menteri Kementerian APM”

Kinerja Kementerian APM tidak akan berjalan baik tanpa dukungan dari anggota Kementerian yang memiliki semangat yang kuat untuk belajar, menyuarakan, memperjuangkan dan menjembatani berbagai hak dan kewajiban, baik dari mahasiswa ataupun pihak kampus. Kementerian APM dikepalai oleh 1 orang menteri, yaitu Astri Wijayanti, dengan Sekretaris Kementerian Rifky Adwiansyah dan Bendahara Kementerian Diyyanah Profiansyah. Delapan orang staf Kementerian APM yaitu Lusi Puspasari, Muhammad Naufal Luthfi, Ratih Pelita Sari, Apson Suyudi, Annida Yasmin Khan, Ahmad Supriatnah, Riki Afriansyah, Mulya Adi Saputra, selalu bersama-sama bergerak aktif dan responsif terhadap fakta-fakta di lapangan. Sehingga, tidak “jauh panggang dari pada api” untuk dapat terus menyuarakan yang benar-benar HAK dan KEWAJIBAN, serta menjembatani aspirasi mahasiswa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *